Komisi ini membuka kesempatan diskusi kepada semua pihak dan yang mempunyai kepentingan dan keahlian baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga membantu sektor pemerintah maupun swasta dalam menerapkan sistem informasi yang sesuai pada organisasinya.
Enam rencana strategis yang dicanangkan oleh Komisi E-Malta seperti tersebut diatas sangat diperlukan dalam setiap pentahapan implementasi E-Government agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan dan strategi besar E-Government secara keseluruhan.
Pertanyaannya sekarang... Kapan Negara Kita siap dengan Implementasi E-Government?
Sekian Terima Kasih.........
Ikutan komen ya mba...
BalasHapusKeseriusan Pemerintah Malta mengembangkan e-Government dengan enam strategi pada Masterplan Komisi e-Malta patut kita contoh. Dengan dimulai membangun kerangka dasar berupa penyiapan infrastruktur, kajian dan legalitas diharapkan akan dapat menyiapkan masyarakat informasi, pengembangan jaringan informasi berbasis internet yang bernilai ekonomis, penyiapan pegawai serta pengurangan kesenjangan digital menjadi bagian yang sentral dalam pengembangan e-Government secara keseluruhan. mungkin strategi seperti itulah yang mestinya menjadi perhatian kita semua, sebab kita tidak bisa mengelak lagi Tekhnologi Informatika telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini...
Ya... kapan lagi kalau tidak sekarang, sudah saatnya Pemerintah mulai merespon apa yang diinginkan masyakarat... Pelayanan publik yang lebih baik, lebih transparan, lebih jelas, mudah dan aman. Bagi Pemerintah kita sebagai memang patut sekali mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Malta, Tahapan yang jelas dari persiapan pemerintah, infrastruktur dan masyarakat telah disiapkan dengan matang. Semoga Pimpinan kita bisa mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Malta bukan sekedar hanya slogan dan proyek saja tapi tidak dibarengi dengan keseriusan untuk melaksanakannya., amin...
BalasHapusIkutan nimbrung komentar...
BalasHapusPelayanan Publik yang baik, transparan, jelas, mudah, aman dan nyaman memang senantiasa didambakan warga masyarakat sebagi pengguna jasa layanan. Seharusnya, pemerintah Indonesia serius melakukan studi banding dan pembenahan bagi perbaikan pelayanan publik di dalam negeri, bukan hanya studi banding merupakan sarana jalan2 dan rekreasi para pejabat pemerintah
Assalamualiakum mba saras...
BalasHapusijin bertanya mba..
Dari keenam strategi tersebut menurut saya juga bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia misalnya dalam hal pembuatan regulasi, pensosialisasian pada masyarakat, pengelolaan badan-badan pemerintah pusat dan lokal dalam pemberian layanan e-government, mempersiapkan pegawai negeri untuk memberikan layanan e-gov melalui pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi. Namun bagaimana dengan masyarakat di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia telah siap dan mau berubah ke arah pelayanan yang serba elektronik? Dan bagaimana caranya mempersiapkan masyarakat Indonesia agar membiasakan untuk melakukan transaksi dan komunikasi secara online?
terima kasih mba saras...
Tuk Pak Effendi dan Azizah
BalasHapusBetul sekali, Pelayanan publik uang baik, transparan, aman dan nyaman memang sudah menjadi tuntutan masyarakat dan menjadi sebuah kewajiban dari Pemerintah.Study banding vs jalan2, itu memang yang terjadi, study banding hanya sebuah alasan untuk jalan2 bagi pejabat. Study banding yang murah dan aman lewat IT dong, bisa kapan saja dan dimana saja, tidak harus menunggu satu rombongan bus... Sudah saat Pemerintah mulai menata dan menerapkan e-gov.
Untuk Azizah...
Masyarakat kita saya kira sudah siap, hal ini bisa dilihat dari penggunaan internet, hp dan elektronik lainnya.Tinggal membiasakan saja, itu tugas dari Pemerintah untuk lebih mensosialisasikan lagi. Kalau cara dan strategi lebih lanjut kita tanyakan langsung saja pada pakarnya... Pak Indrajit...
Terima kasih...
urun rembug......
BalasHapusdi era globalisasi sdh menjadi tuntutan thd penerapan e-gov. Pemerintah Malta tahu benar thd manfaat pelayanan berbasis IT. Dg penerapan e-gov selain memberikan pelayanan yg prima jg memiliki nilai tambah sec ekonomi
Ya saya pikir strategi-strategi tersebut ada baiknya dicoba diterapkan di Indoneisa barangkali mampu memberikan kontribusi percepatan penerapan e-gov dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
BalasHapusTuk... Pak Agung Yusianto dan Pak Eni Sosiatman
BalasHapusItulah harapan kita, penerapan e-gov diberbagai pelayanan publik. Menumbuhkan keterbukaan/transparancy, kepercayaan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya kita mulai menerapkan e-gov, negara tetangga kita sudah melaksanakan, Singapura, Brunai Darussalam bahkan Malaysia. Tinggal kita, semoga kita segera meyusul...amin...
Mbak, ijin komen ya.....
BalasHapusPemerintah Malta dalam mengembangkan e-Government pada Masterplan Komisi e-Malta bagus sekali.Dimulai dari membangun kerangka dasar berupa penyiapan infrastruktur, kajian dan legalitas diharapkan akan dapat menyiapkan masyarakat informasi, pengembangan jaringan informasi berbasis internet yang bernilai ekonomis, penyiapan pegawai serta pengurangan kesenjangan digital menjadi bagian yang sentral dalam pengembangan e-Government secara keseluruhan. Namun bagaimana dengan Indonesia ya? bisa gak berubah ke arah pelayanan yang serba elektronik?
Enam strategi diatas jika diterapkan di Indonesia saya yakin pasti, dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pelayanan di negara ini. Hal tersebut tergantung dari komitmen antara Pimpinan dan para stakeholder yang ada... Sudah saatnya E-Gov dilaksanakan di Indonesia untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme di Negara Kita...
BalasHapussaya masih sedikit ragu jika e-gov di indonesia akan berjalan lancar jika para pejabat terkait masih memikirkan kantong pribadi
BalasHapuspermisis..sugeng ndalu mba saras..
BalasHapussecara umum,menurut saya masyarakat indonesia memang sudah cukup siap dalam menjalankan e gov..mungkin yang perlu dilakukan adalah meneguhkan kembali apa yang menjadi tujuan semula atau dengan kata lain ya balik lagi ke masalah komitmen..
tapi perlu juga diperhatikan atau mungkin bahasa tepatnya diprediksiikan resiko apa yang mungkin muncul jika penerapan dilaksanakan secara langsung..mbok tiba2 terjadi culture shock kan malah aneh..
6 strategi yang diterapkan di Malta bisa menjadi referensi bagi pemerintah indonesia untuk menerapkan e-Government. Perlunya Regulasi untuk menjadi pijakan dalam pelaksanaan e-Government tidak ketinggalan juga persiapan Anggaran dan SDM
BalasHapusTuk Mb Ambar Arum
BalasHapusSegala sesuatu jika diniatkan dan ada komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya(swasta)untuk melaksanakan segala sesuatu pasti akan bisa, termasuk Indonesia pasti bisa, masyarakat sudah waktunya menerima pelayanan tersebut, pertanyaannya kapan Indonesia mau komitmen untuk pelaksanaan E-Gov...
Tuk Pak Eko Suryantoro...
BalasHapusSiap dan.... Terimakasih atas motivasi dan dukungan untuk pelaksanaan e-gov d Indonesia, semoga hal ini dibaca oleh Pimpinan negara tercinta ini, amin..
Terima kasih...
Tuk mas Aris...
BalasHapusBetul sekali mas, hal ini tentu saja juga harus dibarengi dengan reformasi birokrasi juga, sehingga tidak terjadi lagi (mikir kantong sendiri), seperti mata kuliah kita : E-Government dibarengi dengan Reformasi Birokrasi. hehehe... semoga kita-kita yang di MAP Unsoed bisa menjadi pioneernya, amin...
Terima kasih...
Tuk Mbak Esti...
BalasHapusTerima kasih komentnya, betul hal tersebut bisa terjadi, hal ini sangat tergantung pada proses sosialisasinya kepada masyarakat, masyarakat kita sudah cerdaslah... jadi jangan kuatir.
Terima kasih
Tuk Mas Muhson...
BalasHapusBetul sekali mas, Money (sumber dana) sangat diperlukan sekali. E-Gov memang bukan sesuatu yang murah dan mudah, jadi memang diperlukan suatu kesiapan pemerintah pada saat menentukan mau menerapkan e-Gov ...
Terima kasih
diperlukan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan e gov di Indonesia...SDM kita sebenarnya mampu bersaing dgn milik luar negeri hanya saja menurut saya keseriusan pemerintah kita masi sangat kurang
BalasHapusperencanaan, penyiapan SDM, penganggaran dan komitmen melayani masyarakat secara optimal, kayaknya menjadi variabel penting agar e-Gov bisa diwujudkan di Indonesia.
BalasHapusPertanyaannya Kapan Negara Kita siap dengan implementasi e-government?
BalasHapusjawabannya optimis mirip pantun berikut :
ikan sepat ikan gabus
lebih cepat lebih bagus..
Jika banyak sekali masterplan komisi E- MALTA dengan berbagai strategi yang ada. Mungkinkan indonesia seperti itu?? Tidak hanya ternologi yang di butuhkan tetapi para pelaksan- pelaksanya juga yang harus di siapkan.
BalasHapusTuk Mb Fina n Pak Bagiyo...
BalasHapusBetul sekali SDM yang paling utama, penganggaran membuktikan keseriusan dan komitmen dari Pemerintah untuk menerapkan e-gov, karena penerapannya bukan sesuatu yang murah, komitmen dari birokrasi dalam melayani masyrakat merupakan tuntutan dari penerapan e-gov... Semoga berbagai contoh penerapan e-gov di berbagai negara dibaca dan dipahami juga oleh Para Pejabat Negara, sehingga penerapannya nanti bukan hanya sebuah program saja, tetapi benar-benar bisa memberi manfaat bagi yang melayani dan yang dilayani...
Terima kasih...
Tuk Pak Suratman dan Mb. Ratna...
BalasHapusLebih cepat memang lebih baik untuk sesuatu hal tertentu, tetapi saya kira untuk pelaksanaan e-gov dibutuhkan kesiapan di semua hal, baik aturan, biaya, masyarakat dan SDM Birokrasi pelayanan masyarakat, sehingga pelaksanaan e-gov di negara kita benar-benar sesuai dengan tujuan dari pada penerapan e-gov itu sendiri...
Terima Kasih...