Program E-KTP di Wonosobo sudah berjalan kurang lebih satu bulan. Tujuan dan program yang bagus tetapi tidak diiringi dengan kesiapan perbaikan infrastruktur jaringan yang memadai serta kualitas SDM yang tidak ditingkatkan, yang terjadi apa? Kami yang di kecamatan sebagai pelaksana layanan KTP dan KK dengan dasar pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat yang harus menerima komplain dari masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pelaksana teknis yang berwenang untuk melaksanakan urusan kependudukan seakan tutup telinga dengan komplain tersebut.
Pelayanan KTP yang sebelumnya bisa dilayani dengan ditunggu, dengan diterapkan E-KTP justru harus menunggu beberapa hari, ada yang 2 hari bahkan ada yang 10 hari. Lalu bagaimana kualitas pelayanan kita kalau yang terjadi seperti ini. Wonosobo harus belajar dengan Komisi E-Malta tentang enam startegi harus disiapkan untuk pelaksanaan program tersebut, diantaranya :
- Membangun Kerangka Dasar Pengembangan Masyarakat Informasi dan Ekonomi.
- Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada seluruh penduduk
- Membangun First Class Layanan E-Goverment.
- Memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Empat hal tersebut yang harus dipersiapkan oleh Kabupaten Wonosobo dalam penerapan E-KTP secara on-line. Dan terlebih lagi kesiapan lembaga pelayanan yang memadai, "Bentuk UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil" di tiap kecamatan.
Belajar dari keberhasilan Sragen dalam menerapkan e-gov semoga dapat menjadi referensi bagi keberhasilan di daerah lain, berikut faktor keberhasilan e-gov di Sragen :
BalasHapus1. kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas. Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan implementasi e-government (i.e. The Asia Foundation, 2007).
2. Pelibatan semua pihak.
3. penyiapan sumberdaya manusia. Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi e-government, terutama di negara berkembang (e.g. Heeks dan Davies, 1999). Masalah terbesar adalah mengubah pola pikir.
4. implementasi secara bertahap
5. Pembangunan kemitraan, contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hasil kerjasama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan.
6. Melakukan evaluasi secara rutin, karena salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi e-government adalah tidak adanya indikator keberhasilan (e.g. Janssen et al., 2004).
Bukanya pelaksanaan e-ktp d wonosobo baru akan dimulai awal 2012?
BalasHapus